Adili Pelanggaran HAM Berat di Tolikara Aug06

Tags

Related Posts

Share This

Adili Pelanggaran HAM Berat di Tolikara

TPF TOLIKARA KE KOMNAS HAM

AQL Islamic Center, Jakarta – Insiden pembubaran sholat Idul Fitri, 17 Juli 2015, yang berujung pembakaran kios dan Masjid Baitul Mutaqin di Karubaga, Tolikara, Papua, masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Temuan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh Tim Pencari Fakta (TPF) Komite Umat Untuk Tolikara (Komat Tolikara) dibenarkan oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Hal itu terungkap setelah Ketua TPF Komat Tolikara Fadzlan Garamatan dan Ketua Komat Tolikara Bachtiar Nasir mengadukan pelanggaran HAM di Tolikara pada pukul 10.00 WIB, Kamis, 6/8/2015. TPF Komat Tolikara menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat di Tolikara oleh Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), sehingga sekte gereja yang berafiliasi ke Israel itu layak dibubarkan. Selain insiden pembubaran Sholat Iedul Fitri, ternyata GIDI juga melarang kebebasan umat beragama lainnya termasuk kelompok Kristen Non-GIDI sehingga keberadaan GIDI telah mengancam keutuhan NKRI. Atas dasar itu, TPF Komat Tolikara mendesak agar kasus pelanggaran HAM berat tersebut segera diusut dan dibawa ke pengadilan untuk diadili agar tidak terjadi kasus yang sama di Tanah Air.

KOMNAS HAM#1Komnas HAM juga menemukan fakta yang sama setelah menurunkan TPF ke Tolikara. Hasilnya, terjadi intoleransi antarumat beragama di kawasan kota distrik pegunungan tengah Papua tersebut. Bahkan Komnas HAM mengungkapkan kebenaran adanya Perda yg ditandatangani Bupati Usman Wanimbo dan telah disetujui DPRD Tolikara. Pesan itu melarang umat beragama lain selain GIDI menjalankan agamanya secara bebas, seperti melarang pemakaian jilbab di muka umum, melarang pembangunan rumah ibadah lain, termasuk gereja non-GIDI dan pembangunan masjid.
“Perda itu kata Bupati Tolikara yang sempat kami mintai keterangannnya, ia tanda tangani pada Tahun 2013,” jelas Komisioner HAM Manager Nasution yang ditunjuk sebagai Ketua TPF Insiden Tolikara.

Namun, saat tim Komnas HAM meminta Perda tersebut, Bupati Tolikara Usman Wanimbo menolak menyerahkannya dengan alasan stafnya yang mengarsip surat tersebut sedang izin cuti. Tetapi, menurut Manager, Bupati Tolikara berjanji akan mengirimkan bukti fisik perda yg dinilai diskriminatif tersebut ke Komnas HAM dan Depdagri. “Karena ternyata Depdagri juga belum mendapat tembusan Perda tersebut,” ungkap Manager. (*

Naskah & Foto: Abu Lanang